SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR, Saifullah Tamliha, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur, kepada pihak swasta karena dikhawatirkan mengganggu otoritas TNI AU untuk manuver pesawat terbang militer, termasuk pesawat tempur.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma kepada pihak swasta," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur memiliki fungsi ganda yaitu kepentingan militer dan sebagian untuk komersial. Menurut dia, hal serupa terjadi di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, sehingga ketentuan komersial dialihkan ke Bandara Kulon Progo, Yogyakarta.

"Sebaiknya pengelola Bandara Halim Perdanakusuma adalah TNI AU sedangkan untuk komersial dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun untuk pesawat kepresidenan dan tamu-tamu pemimpin negara asing tetap di Bandara Halim Perdanakusuma," ujarnya.

Ia menjelaskan, kalau pengelolaan Bandara Halim diserahkan kepada pihak swasta maka dikhawatirkan dapat mengganggu otoritas TNI AU untuk latihan pesawat tempur dan pesawat kenegaraan dari berbagai negara dan pesawat kepresidenan Indonesua, termasuk pesawat tempur yang mengawal ibu kota negara, DKI Jakarta.

Menurut dia, jika pengelolaan Bandara Halim diserahkan kepada swasta maka sangat rentan karena di sekitar Bandara Halim Perdanakusuma terdapat Markas Besar TNI di Cilangkap.

"Markas Besar TNI di Cilangkap yang semestinya steril dari berbagai kepentingan karena bisa jika intelijen asing punya akses ke Cilangkap yang penuh dengan rahasia kekuatan militer negara kita," katanya.
 

Halaman :
Tags
SHARE