SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada pemerintah kota setempat agar program pemberian makanan tidak hanya diberikan kepada para lansia, penderita cacat dan anak yatim saja, tapi juga balita stunting.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Sabtu, mengatakan, pada saat reses di Kalijudan, pihaknya mendapatkan masukan dari warga salah satunya pemberian makanan balita stunting di Surabaya.

"Selama ini memang sudah ada pendampingan dinas kesehatan untuk ibu hamil. Tapi tak kalah pentingnya juga adalah asupan gizi bagi balita yang sudah didiagnosa menderita stunting," katanya.

Menurut Laila, Surabaya tidak bisa terbebas dari stunting apabila makanan balita stunting belum memenuhi kelayakan.

"Untuk itu perlu adanya perwali (peraturan wali kota) yang mengatur pemberian makanan bagi balita stunting," katanya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, perwali juga membahas kenaikan insentif kader kesehatan warga yang meliputi kader Posyandu, Ibu Pemantau Jentik Nyamuk (Bumantik) dan lainnya. Menurutnya, insentif yang diterima mereka senilai Rp28.000 setiap kegiatan dirasa kurang sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Padahal, lanjut dia, tugas Bumantik cukup berat karena harus mengunjungi satu per satu rumah untuk melakukan pengecekan di kamar mandi warga. Sebagai kader PKK dan Posyandu juga bertanggung jawab atas kesehatan warga sekampung meski saat ini dikhususkan untuk ibu hamil dan para balita.

Politikus perempuan PKB ini menjelaskan, saat Pilkada yang lalu kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya sudah berjanji setelah jadi akan meningkatkan insentif para kader kampung yang jumlahnya lebih 2.000 orang.

"Tapi hampir seratus hari masa jabatan wali kota masih belum ada realisasi terkait hal ini meski insentif untuk RT, RW dan LPK sudah naik. Kami mendorong segera ada realisasi terkait insentif atau uang trasport para kader tersebut," ujarnya.

Selain itu, Laila juga menyampaikan wacana dari Pemkot Surabaya bahwa kader tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan karena selama ini yang terjadi adalah kader Bumantik juga menjadi kader Posyandu atau sebaliknya.

Menurut informasi yang diterimanya dari warga, ini terjadi karena memang keterbatasan sumber daya manusia (SDM), selain itu insentif yang murah juga menjadi pertimbangan para kader.

"Ini memang bukan kabar yang menggembirakan bagi para kader, tapi kami berharap kader bisa memahami bahwa kita bertujuan untuk pelayanan," katanya.

Laila mengaku sepakat ada penambahan kader dengan syarat Pemkot Surabaya juga wajib memuliakan mereka, termasuk dalam hal insentif atau uang transport.

"Kalau ada penambahan insentif, mungkin lebih mudah untuk mencari kader yang lain untuk menyukseskan himbauan dari Pemkot tersebut," katanya.

Tags
SHARE