.jpg "Koreksi")
CARAPANDANG -Â Penerimaan secepatnya Palestina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan, ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi yang sedang berkunjung di Port Moresby, Papua Nugini, pada Sabtu (20/4).
Wang, yang juga menjabat sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), menyatakan hal itu dalam sebuah konferensi pers bersama Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko.
PBB harus berupaya menjalankan peran yang diembannya dalam menanggapi berbagai tantangan global, dan Dewan Keamanan PBB harus melakukan tugasnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, tutur Wang, sembari menyatakan bahwa komunitas internasional menaruh rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam terhadap Amerika Serikat (AS) atas hak veto tunggal yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB baru-baru ini.
Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi, yang juga menjabat sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), dan Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko menghadiri konferensi pers bersama usai keduanya melangsungkan pembicaraan di Port Moresby, Papua Nugini, pada 20 April 2024. (Xinhua/Ma Ping)
Keanggotaan penuh di PBB secepatnya bagi Palestina merupakan langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan, demikian ditekankan oleh Wang. Dia menambahkan bahwa hal ini merupakan kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota PBB.
Namun, AS lagi-lagi melakukan penentangan terhadap moralitas internasional dan komunitas internasional secara terbuka, meninggalkan satu catatan yang sangat tidak terhormat lainnya dalam sejarah, kata menlu China tersebut.
Keanggotaan penuh di PBB bagi Palestina seharusnya tidak muncul sebagai hasil negosiasi Israel-Palestina, tetapi sebagai prasyarat setara yang diberikan kepada Palestina untuk melakukan negosiasi, yang berperan sebagai langkah penting untuk mewujudkan solusi dua negara, urai Wang.
Ini tidak berarti bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB sepenuhnya, tetapi keadilan itu masih lama terwujud, ujar Wang, seraya menyatakan bahwa AS harus bertindak untuk menunjukkan klaim dukungannya terhadap solusi dua negara.
Wang, yang juga menjabat sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), menyatakan hal itu dalam sebuah konferensi pers bersama Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko.
PBB harus berupaya menjalankan peran yang diembannya dalam menanggapi berbagai tantangan global, dan Dewan Keamanan PBB harus melakukan tugasnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, tutur Wang, sembari menyatakan bahwa komunitas internasional menaruh rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam terhadap Amerika Serikat (AS) atas hak veto tunggal yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB baru-baru ini.
Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi, yang juga menjabat sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), dan Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko menghadiri konferensi pers bersama usai keduanya melangsungkan pembicaraan di Port Moresby, Papua Nugini, pada 20 April 2024. (Xinhua/Ma Ping)
Keanggotaan penuh di PBB secepatnya bagi Palestina merupakan langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan, demikian ditekankan oleh Wang. Dia menambahkan bahwa hal ini merupakan kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota PBB.
Namun, AS lagi-lagi melakukan penentangan terhadap moralitas internasional dan komunitas internasional secara terbuka, meninggalkan satu catatan yang sangat tidak terhormat lainnya dalam sejarah, kata menlu China tersebut.
Keanggotaan penuh di PBB bagi Palestina seharusnya tidak muncul sebagai hasil negosiasi Israel-Palestina, tetapi sebagai prasyarat setara yang diberikan kepada Palestina untuk melakukan negosiasi, yang berperan sebagai langkah penting untuk mewujudkan solusi dua negara, urai Wang.
Ini tidak berarti bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB sepenuhnya, tetapi keadilan itu masih lama terwujud, ujar Wang, seraya menyatakan bahwa AS harus bertindak untuk menunjukkan klaim dukungannya terhadap solusi dua negara.
.jpg "Afsel Desak Israel Buka Akses untuk Bantuan Kemanusiaan ke Gaza")
