SHARE

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma (kanan), melakukan monitoring penyaluran BLT dana desa di Karawang, Jawa Barat. (istimewa)

CARAPANDANG.COM - Kantor Staf Presiden menyampaikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana desa (BLT-DD) masih mengalami kendala administratif di lapangan.

Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma, setelah melakukan pemantauan penyaluran BLT Dana Desa di Karawang, Jawa Barat, 2-3 Desember.

"Penyaluran BLT Dana Desa di lapangan masih menghadapi kendala, di antaranya masalah administratif teknis dan keterbatasan anggaran," ujar Panutan dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Panutan menyampaikan, perlu segera dilakukan koordinasi dengan kementerian teknis agar mekanisme pelaksanaan di lapangan tidak sulit. "Jadi perlu mekanisme yang lebih efektif dan efisien," ujar Panutan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di 7 provinsi dan 35 kabupaten prioritas dengan target 0 persen pada 2024.

Untuk mewujudkan itu, tahun ini pemerintah akan meningkatkan jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Masing-masing dianggarkan sebesar Rp300.000 selama tiga bulan," ucap Panutan.

Halaman :