.jpg "Veto")
CARAPANDANG -Â Amerika Serikat (AS) pada Selasa (20/2) memveto draf resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Ini merupakan kali keempat AS melakukan hal itu sejak meletusnya konflik tersebut. Meski demikian, langkah AS bukanlah hal yang mengejutkan.
Hal yang tidak mengejutkan lainnya adalah meningkatnya rasa frustrasi dan ketidakpuasan di dalam komunitas internasional perihal penghalangan yang terus dilakukan oleh Washington. Amerika tidak diragukan lagi menghalangi upaya perdamaian di Timur Tengah.
Penggunaan hak veto berulang kali tersebut menggarisbawahi ketidakpedulian AS terhadap situasi kemanusiaan yang parah di Gaza. Penolakannya dalam mendukung sebuah resolusi yang bertujuan untuk meringankan penderitaan warga sipil yang terjebak dalam konflik tersebut kian mengikis kredibilitas AS sebagai mediator konflik Israel-Palestina.
Sikap AS yang bersikeras membiarkan konflik itu terus berlangsung memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara retorika Amerika dan tindakannya, mengungkap kemunafikan dan standar ganda dalam nilai-nilai yang dianutnya.
Selain Inggris, yang memilih abstain, 13 negara anggota DK PBB lainnya memutuskan untuk mendukung draf resolusi yang diajukan oleh Aljazair mewakili negara-negara Arab tersebut. Resolusi itu menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera secepatnya, jaminan akses kemanusiaan, dan penolakan terhadap relokasi paksa populasi sipil Palestina.
Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa bukan Dewan Keamanan tidak memiliki konsensus yang kuat, melainkan penggunaan hak veto oleh AS-lah yang menghalangi langkah dewan.
Amar Bendjama, utusan Aljazair untuk PBB, secara tegas menyatakan bahwa penolakan terhadap draf resolusi itu "menyiratkan dukungan atas kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada" masyarakat di Gaza.
Dengan kembali menolak resolusi itu, Washington memikul tanggung jawab yang berat dalam memperparah krisis di Gaza dan berkontribusi terhadap destabilisasi yang lebih luas di Timur Tengah.
Hal yang tidak mengejutkan lainnya adalah meningkatnya rasa frustrasi dan ketidakpuasan di dalam komunitas internasional perihal penghalangan yang terus dilakukan oleh Washington. Amerika tidak diragukan lagi menghalangi upaya perdamaian di Timur Tengah.
Penggunaan hak veto berulang kali tersebut menggarisbawahi ketidakpedulian AS terhadap situasi kemanusiaan yang parah di Gaza. Penolakannya dalam mendukung sebuah resolusi yang bertujuan untuk meringankan penderitaan warga sipil yang terjebak dalam konflik tersebut kian mengikis kredibilitas AS sebagai mediator konflik Israel-Palestina.
Sikap AS yang bersikeras membiarkan konflik itu terus berlangsung memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara retorika Amerika dan tindakannya, mengungkap kemunafikan dan standar ganda dalam nilai-nilai yang dianutnya.
Selain Inggris, yang memilih abstain, 13 negara anggota DK PBB lainnya memutuskan untuk mendukung draf resolusi yang diajukan oleh Aljazair mewakili negara-negara Arab tersebut. Resolusi itu menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera secepatnya, jaminan akses kemanusiaan, dan penolakan terhadap relokasi paksa populasi sipil Palestina.
Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa bukan Dewan Keamanan tidak memiliki konsensus yang kuat, melainkan penggunaan hak veto oleh AS-lah yang menghalangi langkah dewan.
Amar Bendjama, utusan Aljazair untuk PBB, secara tegas menyatakan bahwa penolakan terhadap draf resolusi itu "menyiratkan dukungan atas kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada" masyarakat di Gaza.
Dengan kembali menolak resolusi itu, Washington memikul tanggung jawab yang berat dalam memperparah krisis di Gaza dan berkontribusi terhadap destabilisasi yang lebih luas di Timur Tengah.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
